SUKABUMI--Angka kemiskinan Kota Sukabumi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menyikapi adanya pandangan yang menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan kemiskinan, padahal sejatinya tidak demikian

Hal itu sampaikan Kepala BPS Kota Sukabumi Urip Sugeng Santoso, kepada wartawan, Selasa (1/10/2024). Ia mengatakan penyesalannya terkait adanya informasi keliru yang beredar di media sosial, yang menghubungkan posisi PDRB dengan angka kemiskinan.

'' Kota Sukabumi memang berada di peringkat 25 dari 27 Kabupaten di Jabar atau ketiga terendah dalam hal PDRB, namun peringkat tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tingkat kemiskinan,'' ungkap Urip. Bahkan, peringkat PDRB Kota Sukabumi ini terjadi sejak 2010 lalu dan tidak ada perubahan.

Menurut Urip, PDRB adalah nilai produksi dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup berbagai sektor. PDRB dihitung melalui dua pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran yang mencakup 17 sektor diantaranya sektor pertanian, industri, keuangan dan jasa.

Sektor-sektor ini lanjut Urip, dinilai secara keseluruhan, dan PDRB tidak menunjukkan status kemiskinan sebuah daerah. '' Intinya, data PDRB tidak menggambarkan kemiskinan karena berbeda,'' kata Urip. P

DRB Sukabumi berada di tiga terbawah karena luas wilayah kecil dan penduduknya kecil. Sama halnya dengan Kota Banjar dan Pangandaran, karena wilayah dan penduduknya kecil.

Dari data BPS sejak 2010, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Sukabumi berada di urutan 25 dari 27 kabupaten/kota di Jabar. PDRB ADHB menggambarkan struktur perekonomian, peranan setiap kategori ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB ADHB Kota Sukabumi pada 2023 sebesar 15,35 triliun. Meningkat dibanding 2010 hanya 5,32 triliun dan 2018 11,48 triliun.

Di sisi lain kata Urip, dari data lembaga tersebut menyebutkan angka kemiskinan di Kota Sukabumi berada di tengah-tengah atau menempati peringkat ke-17 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

'' Ini lebih baik dari posisi sebelumnya di angka 16,” jelas Urip. Ia menekankan bahwa semakin tinggi peringkat yang dicapai, berarti semakin menurun tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan persepsi masyarakat dan menanggapi informasi yang tidak akurat di media sosial. Riga Nurul Iman