SUKABUMI--Masalah pendidikan menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini pun disoroti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi yang mendorong pendidikan jadi skala prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

'' Kami menyoroti tata kelola pendidikan di Kota Sukabumi,'' ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Sukabumi yang berasal dari Fraksi PKS Abdul Kohar, Sabtu (4/1/2024). Di mana, perlu ditinjau kembali regulasi yang ada apakah representatif dengan sosio-culture serta kebutuhan masyarakat kota Sukabumi atas pendidikan.

Sehingga Kohar mendesak perlu ada keberanian leader dalam hal ini wali kota menjadikan pendidikan sebagai skala prioritas utama dalam membangun SDM Kota Sukabumi. '' Keberanian ini akan berdampak pada hadirnya regulasi yang baik, anggaran yang cukup dan penegakan disiplin semua steakholder support pada tujuan pendidikan di kota Sukabumi,'' jelasnya.

Sebab lanjut Kohar, kedala masih di SDM berkualitas belum merata dan fasilitas belum merata. Intinya pemerintah harus hadir menjaga atmosfer gairah belajar masyarakat dan rasa keadilan.

'' Masyarakat harus berubah mindset pendidikannya artinya semua sepakat pendidikan adalah panji pembangunan kota ke depan,'' ungkap Kohar. Mengingat kekayaan Sukabumi adalah SDM bukan sumber daya alam (SDA) seperti yang lain dan ditambah ke depan persaingan adalah SDM berkualitas.

Kohar juga menekankan, fraksinya memperhatikan pula masalah kesejahteraan bagi guru dan promosi jabatan yang selektif berkeadilan. '' Ada tiga yang jadi konsen yakni ksejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, pendidikan berkualitas, dan pemerataan dan rasa keadilan bagi semua,'' jelasnya.

Selain itu, Kohar menyoroti soal PPDB sebagai pintu masuk peserta didik belum menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. '' Ada dua yang kami sarankan, terapkan sistem PPDB seperti di Kota Jogjakarta bagi SMP,'' katanya.

Di daerah itu zonasi terbagi dua yaitu zonasi wilayah yang hanya 300 meter dari sekolah dan selebihnya zonasi wilayah dengan mensyaratkan ikut tes Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) nilainya diambil 80 persen dan 20 pwrsen dari raport.

Selanjutnya miskin ekstrim mereka ambil 10 persen direkrut 5 persen dan selebihnya dititip pada sekolah swasta. Dengan tanggungan biaya pemerintah dan untuk prestasi dan lain-lain. Riga Nurul Iman