SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat digelar Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung pada Rabu (15/4/2026). Dalam momen itu hadir Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki didampingi Kepala Bappeda Hasan Asari yang mendorong sinergi pembangunan lintas wilayah.
Kehadiran Wali Kota Sukabumi dalam forum strategis ini menjadi penting, mengingat Musrenbang RKPD merupakan ruang utama dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi.
Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk memperjuangkan program-program prioritas Kota Sukabumi agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan, anggaran daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan performa pelayanan publik.Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak prioritas, seperti insentif Forkopimda, melainkan difokuskan pada kebutuhan masyarakat.
Wamendagri menekankan, lemahnya performa daerah dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh apabila kinerja belum optimal, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan yang berlandaskan harmoni antara manusia dan alam. “Bahwa pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan sebagaimana terjadi di negara-negara maju,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam. Dalam perspektif tersebut, manusia memiliki tanggung jawab sebagai pengelola alam yang harus menjaga keseimbangan, bukan mengeksploitasi.
Dedi juga mengkritisi pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka statistik, namun mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan. “Ketika lingkungan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita, maka angka-angka pembangunan hanya akan menjadi ilusi,” tegasnya.
Selain pemaparan arah kebijakan, kegiatan Musrenbang RKPD 2027 juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Strategis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi pembangunan lintas daerah.
