SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi--Dalam upaya memperkuat tata kelola data pemerintahan, BPS Kota Sukabumi menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral 2026 Tahap I dengan tema “Identifikasi Kegiatan Statistik” pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang digelar secara daring melalui zoom meeting diikuti organisasi perangkat daerah dan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Kepala BPS Kota Sukabumi, Dani Jaelani, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BPS, Diskominfo selaku walidata, dan seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil positif. “Kota Sukabumi berhasil mempertahankan predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan capaian nilai IPS yang meningkat dari 2,76 pada 2023 menjadi 2,83 pada 2024,” jelasnya.
Dani menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan. “Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, seluruh proses perlu didukung data yang cepat, rinci, dan relevan. Oleh karena itu, penguatan peran pembina data, walidata, dan produsen data menjadi hal yang esensial,” katanya.
Sesi pemaparan materi disampaikan Statistisi Ahli Muda BPS Kota Sukabumi Hani Setiani. Ia menguraikan perbedaan mendasar antara data administrasi dan data statistik.
“Data administrasi umumnya berupa catatan individu untuk keperluan pelayanan. Sementara data statistik merupakan hasil pengolahan yang mengubah kumpulan data menjadi informasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Hani. Terdapat empat metode pengumpulan data statistik, yaitu sensus, survei, kompilasi produk administrasi, serta metode lain yang berkembang sesuai teknologi.
Hani menambahkan, Kompromin dapat dikategorikan sebagai kegiatan statistik apabila telah melalui seluruh tahapan proses bisnis statistik dan menghasilkan indikator baru.
Pada sesi diskusi, Zulkarnain, Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, mengonfirmasi batas waktu pengisian formulir identifikasi. Disepakati bahwa seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat menyelesaikan pengisian formulir paling lambat Selasa, 23 Juni 2026, sebagai persiapan menuju pembinaan tahap berikutnya.
Perwakilan BPBD, Hikmatulloh, menyampaikan komitmen untuk menelaah kembali indikator-indikator yang dapat ditambahkan. Sementara itu, Fadli dari DP2KBP3A berbagi praktik baik terkait pendataan keluarga berisiko stunting yang dilaksanakan sesuai pedoman BKKBN dan selanjutnya diolah untuk menyesuaikan kebutuhan daerah.
Terakhir, Dani Jaelani berharap pembinaan statistik sektoral dapat mendorong perangkat daerah menghasilkan statistik sektoral yang berkualitas, strategis, relevan, dan terintegrasi guna mendukung penyediaan data lintas sektor.
