SUKABUMI--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menanggapi tahapan kampanye pilkada yang mulai berlangsung. Ia berharap kampanya para pasangan calon (paslon) kepala daerah mengedepankan ide dan gagasan. Sebab, saat ini dalam momentum tahunan politik tersebut selalu diwarnai dengan narasi menjatuhkan lanwan tanding.

Hal ini misalnya terjadi di Sukabumi yang kini terdapat konten hoaks di media sosial dalam menjatuhkan lawan politik.

“ Intinya kami Pemerintah Provinsi Jawa barat berharap kampanye itu adu gagasan, adu ide,” kata Bey kepada wartawan saat mengunjungi Sukabumi, Kamis (3/10/2024). Ia juga berharap para paslon beradu ide dan gagasan, serta jangan termakan dengan hal adu domba.

Seperti diketahui, Pilkada 2024 saat ini sedang memasuki tahapan kampanye terhitung sejak tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 mendatang. Setelah masa kampanye kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemungutan suara, penetapan calon terpilih, hingga pengesahan calon terpilih.

Sebelumnya, diberitakan ada konten hoaks mengenai data kemiskinan Kota Sukabumi yang beredar di media sosial. Hal ini pun ditanggapi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pandangan yang menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan kemiskinan, padahal sejatinya tidak demikian.

Hal itu sampaikan Kepala BPS Kota Sukabumi Urip Sugeng Santoso, kepada wartawan, Selasa (1/10/2024). Ia mengatakan penyesalannya terkait adanya informasi keliru yang beredar di media sosial, yang menghubungkan posisi PDRB dengan angka kemiskinan.

'' Kota Sukabumi memang berada di peringkat 25 dari 27 Kabupaten di Jabar atau ketiga terendah dalam hal PDRB, namun peringkat tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tingkat kemiskinan,'' ungkap Urip. Bahkan, peringkat PDRB Kota Sukabumi ini terjadi sejak 2010 lalu dan tidak ada perubahan.

Menurut Urip, PDRB adalah nilai produksi dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup berbagai sektor. PDRB dihitung melalui dua pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran yang mencakup 17 sektor diantaranya sektor pertanian, industri, keuangan dan jasa.

Sektor-sektor ini lanjut Urip, dinilai secara keseluruhan, dan PDRB tidak menunjukkan status kemiskinan sebuah daerah. '' Intinya, data PDRB tidak menggambarkan kemiskinan karena berbeda,'' kata Urip. PDRB Sukabumi berada di tiga terbawah karena luas wilayah kecil dan penduduknya kecil.

Sama halnya dengan Kota Banjar dan Pangandaran, karena wilayah dan penduduknya kecil. Dari data BPS sejak 2010, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Sukabumi berada di urutan 25 dari 27 kabupaten/kota di Jabar. PDRB ADHB menggambarkan struktur perekonomian, peranan setiap kategori ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB ADHB Kota Sukabumi pada 2023 sebesar 15,35 triliun. Meningkat dibanding 2010 hanya 5,32 triliun dan 2018 11,48 triliun. Di sisi lain kata Urip, dari data lembaga tersebut menyebutkan angka kemiskinan di Kota Sukabumi berada di tengah-tengah atau menempati peringkat ke-17 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

'' Ini lebih baik dari posisi sebelumnya di angka 16,” jelas Urip. Ia menekankan bahwa semakin tinggi peringkat yang dicapai, berarti semakin menurun tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Riga Nurul Iman