SUKABUMI--Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui penguatan sistem pelaporan inovasi daerah sebagai bagian dari proses penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025.

Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah, yang dilaksanakan pada Kamis (24/7/2025) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi. Momen itu dibuka langsung Wali Kota Sukabum Ayep Zaki dan dihadiri Awan Yanuarko dari Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber utama, Ketua Tim Komunikasi Pemerintah Kota Sukabumi, para Kepala SKPD, camat, Direktur PDAM, dan para kepala puskesmas se-Kota Sukabumi.

'' Ini adalah sebuah mandat dari pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan pemerintahan dan reformasi birokrasi, salah satinya mendorong inovasi daerah di berbagai sektor,'' ujar Kepala Bappeda Kota Sukabumi M Hasan Asari. Terutama di lingkungan aparatur pemerintah tanh diperkuat berbagai regulasi dengan keputusan kepala daerah.

Pesannya lanjut Hasan, teruslah berinovasi kalau tidak berinovasi mati. Sehingga perangkat daerah melakukan inovasi baik layanan, jasa ataupun produk fisik lainya yang memungkinkan inovasi.

Menurut Hasan, ada dua subtans pertama untuk mendorong setiap aparatur berinovasi. Di mana, mandatnya inovasi dari setiap perangkat daerah agar stafnya melakukan inovasi terbaik dan memberikan pelayanan lebih baik.

Kedua kata Hasan, dari hasil inovasi setiap aparatur kalau mau masuk IGA dilakukan pendaftaran. Dari pendaftaran akan diuji kematangan setiap inovasi karena ada kriteria yang harus dipenuhi.

'' Saat ini bappeda dalam kapasitas pendaftaran inovasj baik siapa inovator dan ada indikator dipenuhi agar lolos masuk pelaporan data kemendagri,'' ungkap Hasan. Dari 309 inovasi yang dilaporkan, sekitar 192 inovasi memenuhi kematangan ketika dimasukan data pelaporan layak dipampang tingkat kematangannya.

Namun sambung Hasan, ada 117 inovasi perlu mempertajam agar memenuhi syarat laporan. '' Bimtek ini memberikan pengetahuan kepada operator yang input pelaporan agar semua singkron dan inovator pelaku inovasi menjalannya dan motivator pimpinan SKPD,'' jelasnya.

Harapannya tutur Hasan, sebanyak 309 inovasi mampu penuhi syarat di pelaporan. Terakhir, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi layanan pemerintah dan reformasi birokrasi lebih baik.

'' Birokrasi di Kota Sukabumi harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program strategis nasional,'' kata Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki. Untuk itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) agar mendukung lahirnya birokrasi profesional yang bebas dari praktik politik.

“Birokrasi harus fokus pada pelayanan, bukan menjadi alat politik. Profesionalisme adalah pondasi,” cetus Ayep. Ia mendorong lahirnya birokrasi wirausaha (entrepreneurial bureaucracy), yang mampu menghasilkan kemandirian fiskal melalui penguatan kinerja BLUD dan BUMD.

“Tidak boleh ada lagi BUMD yang merugi. Kita harus menjadikannya lokomotif peningkatan PAD,” ujar Ayep. Sehingga, inovasi yang dibutuhkan adalah yang praktis, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan mampu menyelesaikan persoalan layanan publik secara konkret.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan inovasi antara lain pengelolaan sampah, pasar, parkir, tata ruang, serta pelayanan air bersih oleh PDAM. Inovasi yang dikembangkan juga harus berbasis data dan mendukung pencapaian target RPJMD Kota Sukabumi.

Wali Kota menekankan, setiap SKPD wajib menyusun laporan inovasi dengan standar kinerja tinggi. Selain menata sistem internal, ia mendorong kolaborasi kreatif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, sektor swasta, hingga pemanfaatan potensi wakaf.

Bimtek ini juga lanjut Ayep, menjadi ruang dialog terbuka bagi para pemangku kepentingan daerah untuk menyampaikan gagasan, kendala, serta strategi pelaporan inovasi yang tepat sasaran. Berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi titik tolak transformasi kinerja birokrasi.

Dengan pelibatan aktif semua unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga SKPD, Kota Sukabumi diyakini mampu mewujudkan reformasi tata kelola yang partisipatif dan inovatif. “Inovasi tidak harus mahal dan rumit, yang penting bisa menjawab kebutuhan rakyat,” imbuh Ayep. Riga Nurul Iman