SUKABUMI--Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi Ubaydillah menyampaikan keterangan di depan Panitia Kerja (Panja) TKPP DPRD Kota Sukabumi pada Sabtu (25/10/2025) lalu. Dalam momen itu ia menyatakan TKPP hadir untuk memperkuat sinergitas dan komunikasi antara aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN.

“ Selama ini kami menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, tidak benar mengambil alih peran ASN,'' ujar Ketua TKPP Kota Sukabumi, Ubaydillah dalam keterangan pers, Senin (27/10/2025). TKPP hanya ingin membantu dan memperkuat komunikasi ASN dengan Wali Kota Ayep Zaki

Selain Ketua TKPP, dalam pertemuan dengan Panja TKPP DPRD Kota Sukabumi, hadir pula anggota TKPP lainnya. Di antaranya Fahrudin Jetli, Jamaludin, dan Ani Nurhayati.

Menurut Ubaydillah, tim yang dibentuk Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Sukabumi. Dari hasil kajiannya sudah dilaporkan secara mendalam terhadap Panja DPRD Kota Sukabumi.

Keberadaan TKPP kata Ubaydillah pada prinsipnya tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN. Akan tetapi justru memperkuat sinergitas dan komunikasi antara ASN dengan Wali Kota Sukabumi.

“ASN tetap menjalankan tugas pokoknya, kami hanya memperlancar koordinasi,” cetus Ubaydillah. Ia juga menerangkan efektivitas kerja tim TKPP yang bisa dilihat dari sejumlah indikator pencapaian pembangunan.

Misalnya terkait pendapat asli daerah (PAD) serta hasil evaluasi dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Sukabumi. “Alhamdulilah, saat ini PAD Kota Sukabumi bisa meningkat, kinerja RSUD R Syamsudin SH, PDAM dan BPR membaik serta terdapat pencapaian hasil yang baik jika dibandingkan dengan sebelumnya,” jelasnya.

Untuk RSUD R Syamsudin tahun 2025 ini terdapat profit mencapai Rp 7 miliar, dan di PDAM per bulan September yang lalu, terdapat profit sebesar Rp 410 juta. Sedangkan BPR meraih keuntungan sebesar Rp 4 miliar.

Terkait keberadaan TKPP yang berujung dibentuknya Panja TKPP di DPRD Kota Sukabumi, Ubaydillah sangat menghormati dinamika yang terjadi. Sebab, ia sangat membuka ruang kritik demi kemajuan Kota Sukabumi dan bisa berdiskusi dengan panja.

Sedangkan soal isu beberapa jabatan yang melekat pada dirinya, Ubaydillah menjelaskan , hal tersebut hanya semata-mata untuk percepatan pembangunan khususnya di BUMD dan BLUD. “Keterlibatan saya di Dewas RSUD R Syamsudin, PDAM dan BPR bagian dari upaya guna melakukan percepatan pembangunan atau melakukan kajian serta evaluasi dari kinerja internal BUMD dan BLUD,'' ungkapnya.

Ubaydillah mengklaim, saat ini kondisi BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi tumbuh sehat. Karena mampu menghasilkan yang terbaik jika dibandingkan dengan kondisi BUMD dan BLUD sebelumnya.