SUKABUMI--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani menyampaikan tanggapannya terkait tenaga non ASN yang tak masuk PPPK paruh waktu. Di mana, ia berharap ada solusi terbaik dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Hal ini menanggapi rencana Pemkot Sukabumi yang menawarkan tenaga non ASN yang tidak masuk PPPK paruh waktu untuk bekerja ke luar negeri.

'' Nasib mereka yang tidak lolos CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu mudah-mudahan ada solusi bersama eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD 2026,'' ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani, Selasa (4/11/2025). Ia menilai selayaknya ada beberapa orang yang masih disalurkan masih bisa bekerja dan jangan sampai tidak ada usaha untuk mengurangi kondisi ini.

Khususnya, terkait bagaimana penyaluran di pemerintahan seperti apa. Menyikapi rencana penyaluran ke luar negeri, Danny berharap wali kota tidak menekankan hal itu. Sebab, pemilihan mau kemana seperti apa terserah mereka.

''Jangan sampai salah tafisr, wali kota punya niat baik tapi belum tentu diterima dengan baik oleh mereka,'' jelasnya.

Menurut Danny, ketika ada program (penyaluran ke luar negeri-red) itu terbuka karena bukan hanya yang diputus kontrak oleh aturan pusat. '' Yang jelas pak wali menahan diri, karena kota/ kabupaten lainnya sama dan belum terdengar ada solusi seperti itu,'' imbuhnya.

Berharap lanjut Danny, ada kadeudeuh kepada yang tidak terangkat yang besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah, masa kerja, prestasi dan lain sebagainya. Namun harus dicari landasan hukum karena niat baik tanpa landasan hukum akan jadi temuan BPK.