SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi mulai mengakselerasi penanganan persoalan sosial melalui program Kampung Sosial Pelayanan Sosial Terpadu berbasis wilayah. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Selasa (7/4/2026).
Program tersebut merupakan hasil intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial yang menyasar langsung masyarakat pemerlu pelayanan sosial (PPS). Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.
“Alhamdulillah hari ini ada intervensi dari provinsi untuk Kota Sukabumi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Jawa Barat yang telah melaksanakan Kampung Sosial di wilayah Cikondang, Kecamatan Citamiang,” ujar Ayep. Ia menerangkan, program ini menjadi langkah awal menuju visi besar menjadikan Sukabumi sebagai “Kota Sosial” yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Menurut Ayep, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran, sekaligus mendorong penguatan UMKM berbasis dukungan filantropi. “Kita ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga. Ini dimulai dari Kampung Sosial, lalu kita tingkatkan menjadi Kota Sosial,” katanya.
Ayep menambahkan, upaya tersebut akan didukung melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBD, bantuan sosial pemerintah pusat dan provinsi, hingga kontribusi lembaga filantropi seperti Yayasan Doa Bangsa yang aktif memberikan bantuan perumahan dan beasiswa.
Dalam kesempatan itu, Ayep juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 6,9 persen atau turun 0,3 persen. Meski demikian, pemerintah menargetkan penurunan sebesar 1 persen setiap tahun.
” Kuncinya adalah intervensi bersama seluruh pemangku kepentingan, tidak bisa parsial. Semua harus bersatu,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan bahwa program Kampung Sosial merupakan inisiatif yang akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Di Kelurahan Ciknddang, tercatat sebanyak 143 warga masuk kategori pemerlu pelayanan sosial yang mendapatkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari kursi roda, sembako, rehabilitasi sosial, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
“Program ini tidak menggunakan anggaran APBD secara langsung, melainkan mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak filantropi. Sementara pemerintah berperan dalam dukungan tenaga dan fasilitasi,” jelas Noneng.bIa menambahkan, secara umum angka kemiskinan di Jawa Barat juga mengalami penurunan dari 7,08 persen menjadi 6,78 persen pada September 2024, termasuk penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Meski posisi Kota Sukabumi dalam peringkat kemiskinan se-Jawa Barat masih tergolong rendah, Noneng menilai tren penurunannya cukup signifikan dalam setahun terakhir. “Penurunannya cukup tinggi, ini menunjukkan intervensi yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.
