SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Kedatangan 16 duta besar dari berbagai negara lintas benua, mulai dari Armenia, Hungaria hingga Thailand, dalam agenda forum diplomatik di Kota Sukabumi menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Dindin Solahudin, menilai kegiatan tersebut perlu dikaji dari sisi efisiensi anggaran dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Dindin, di tengah dorongan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah pusat, penyambutan delegasi internasional dalam jumlah besar berpotensi membebani APBD. Biaya akomodasi, pengamanan, hingga jamuan bagi para tamu negara dinilai harus sebanding dengan manfaat konkret yang bisa dirasakan warga.
“Kita perlu bertanya secara objektif, apa urgensi mendesak dari mengundang belasan dubes ini secara bersamaan? Di saat kita harus melakukan penghematan untuk prioritas pembangunan yang menyentuh rakyat kecil, setiap rupiah dari APBD harus memiliki justifikasi yang kuat,” ujar Dindin, Selasa (21/4/2026).
Ia menerangkan, kegiatan diplomasi daerah seharusnya tidak sekadar bersifat seremonial. Pemkot Sukabumi didorong memastikan adanya output yang jelas, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di sektor investasi, perdagangan, maupun pendidikan.
Dindin juga mempertanyakan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, akan lebih efektif jika pemerintah daerah memfokuskan kerja sama pada beberapa negara yang memiliki keterkaitan strategis dengan potensi unggulan Sukabumi, dibandingkan mengundang banyak negara tanpa target yang terukur.
Selain itu lanjut Dindin, transparansi anggaran menjadi hal krusial. DPRD meminta pemerintah membuka secara rinci total biaya yang dikeluarkan agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan di tengah upaya efisiensi keuangan daerah.
“Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan apa hasil yang didapat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Dindin. Ia berharap, kunjungan para duta besar tidak berhenti pada seremoni seperti jamuan dan pertukaran cinderamata, melainkan menghasilkan dampak ekonomi nyata.
Di antaranya, pembukaan akses pasar ekspor bagi UMKM Sukabumi atau peluang kerja sama beasiswa internasional. Jika tidak menghasilkan dampak yang terukur, Dindin menilai wajar jika publik memandang kegiatan tersebut sebagai kebijakan yang kurang sensitif terhadap kondisi efisiensi anggaran saat ini.
