SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi—Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menyoroti pelaksanaan kegiatan Diplomatic Forum yang digelar Pemkot Sukabumi dengan menghadirkan sejumlah duta besar dari berbagai negara. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki potensi positif, namun masih menyisakan sejumlah catatan, terutama terkait penggunaan anggaran daerah.
Rojab menyebut, kehadiran para duta besar dalam forum tersebut merupakan tren yang baik dalam upaya membuka jejaring internasional. Namun, ia menilai sasaran dan tujuan kegiatan belum dirumuskan secara jelas sehingga memunculkan polemik di tengah masyarakat.
“Secara tren ini bagus, tapi sasarannya menjadi pertanyaan. Kesan yang muncul seperti show of force. Target dan tujuannya perlu diperjelas, apalagi jika diarahkan pada kerja sama antar negara karena prosesnya panjang,” ujar Rojab kepada wartawan, Rabu (22/4/2026). Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti penggunaan simbol-simbol pemerintah daerah dalam kegiatan yang disebut bersifat informal.
Menurut Rojab, hal tersebut menjadi perhatian DPRD karena melibatkan fasilitas publik seperti Gedung Juang serta momentum Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi. Selain itu, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 200 juta dinilai harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
” Di satu sisi disebut informal, tapi di sisi lain ada penggunaan APBD. Ini yang harus benar-benar jelas pertanggungjawabannya, termasuk manfaat yang dihasilkan,” kata Rojab. Ia juga menyayangkan tidak adanya pembahasan awal dengan DPRD sebelum kegiatan berlangsung.
Rojab mengungkapkan, pihak dewan hanya menerima undangan tanpa dilibatkan dalam perencanaan. “Seharusnya bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD. Kemarin kami hanya menerima undangan, sehingga wajar jika kemudian muncul pertanyaan,” ujarnya.
Menurut Rojab, pimpinan DPRD bahkan telah memanggil Sekretaris Daerah untuk meminta penjelasan terkait kegiatan tersebut. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa forum tersebut bersifat informal dan tidak menghasilkan dokumen kerja sama resmi seperti nota kesepahaman (MoU) maupun Letter of Intent (LoI).
“Pertemuan itu hanya dinotulenkan dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kerja sama antar pemerintah. Jadi sifatnya lebih pada pertemuan dan pengalaman bahwa para dubes pernah datang ke Sukabumi,” cetus Rojab. Ia menambahkan, meskipun secara potensi kehadiran para duta besar bisa membuka peluang investasi bernilai besar, tetap diperlukan kejelasan dokumen dan arah kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Rojab menilai konsep kegiatan masih bisa diperkuat, misalnya dengan mengaitkan pada nilai historis Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai simbol persatuan negara-negara Asia dan Afrika di tengah dinamika geopolitik global saat ini. “Kalau dikaitkan dengan negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika, ini bisa membawa pesan moral yang kuat, bukan hanya soal investasi, tetapi juga peran Indonesia sebagai pemersatu,” ucapnya.
Terkait besaran anggaran, Rojab menilai Rp 200 juta relatif kecil untuk penyelenggaraan kegiatan berskala internasional. Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa setiap penggunaan APBD harus disertai pertanggungjawaban yang jelas.
“Secara nominal mungkin kecil untuk kegiatan sebesar itu, tetapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat dan output-nya,” kata Rojab.
