SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat menggencarkan penguatan kapasitas lembaga penyiaran melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PATALI atau Pengawasan Semesta yang Lestari dan Independen bertema “Etika di Tengah Krisis: Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana”. Kegiatan tersebut digelar di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Kamis (21/5/2026).
Momen itu dihadiri Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, perwakilan Diskominfo Jawa Barat, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Endah Aruni, akademisi, pengamat media, praktisi penyiaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet mengatakan, bimtek tersebut menjadi forum strategis untuk meningkatkan pemahaman lembaga penyiaran mengenai implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), khususnya dalam peliputan bencana yang profesional dan bertanggung jawab.
Menurut Adiyana, KPID memiliki peran penting memastikan seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat menjalankan kegiatan penyiaran sesuai koridor etika, hukum, dan kepentingan publik. Karena itu, penguatan kapasitas insan penyiaran dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi saat ini.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat kompetensi sekaligus membangun komitmen bersama antara regulator, lembaga penyiaran, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar peliputan bencana dilakukan secara akurat, etis, dan bertanggung jawab,” ujar Adiyana. Ia menambahkan, implementasi P3SPS secara konsisten sangat diperlukan agar ekosistem penyiaran di Jawa Barat tetap sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Endah Aruni menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyiaran yang sehat dan profesional.
Menurut Endah, perkembangan teknologi informasi dan media penyiaran saat ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan KPID harus terus diperkuat. “Kami berharap kolaborasi ini terus berjalan sehingga pelayanan informasi publik kepada masyarakat dapat semakin berkualitas, akurat, dan bertanggung jawab,” kata Endah. Arif
