SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi—Pemkot Sukabumi memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Barat pada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI beserta jajaran, Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dirancang. Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta integritas aparatur menjadi faktor utama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.
“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran atau banyaknya program yang dirancang, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta integritas seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah,” ujar Ayep.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK yang selama ini terus memberikan pendampingan, penguatan, dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Ayep, pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.
Tahun Anggaran 2026, lanjut dia, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, Ayep juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian integral dari manajemen pemerintahan. Pengawasan, menurutnya, harus mampu memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya daerah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pengawasan harus memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya daerah berjalan sesuai peraturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya. Untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, Pemkot Sukabumi terus melakukan berbagai langkah perbaikan.
Di antaranya melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko, serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa, penataan serta pengamanan aset daerah secara berkelanjutan, hingga percepatan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Di sisi lain, pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas terus menjadi perhatian utama dalam reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Sukabumi.
Ayep menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar sistem pemerintahan yang bersih dapat terwujud secara berkelanjutan. “KPK tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi. Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
