SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi—Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, mendorong Pemkot Sukabumi mempertimbangkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kekurangan peserta didik baru. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pendidikan di Kota Sukabumi.
Hal itu disampaikan Danny di sela-sela kunjungannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Selasa (28/7/2026). “Regrouping bukan bertujuan menutup akses pendidikan, melainkan meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pendidikan,” ujar Danny, yang juga sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan juga menyebut regrouping sebagai solusi rasional ketika jumlah murid di suatu sekolah sangat sedikit sehingga penyelenggaraannya menjadi tidak efisien.
Menurut Danny, ada beberapa alasan mengapa regrouping perlu dilakukan di Kota Sukabumi. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, karena jumlah siswa yang lebih ideal membuat proses belajar lebih dinamis dan interaksi antarsiswa lebih baik.
Kedua, efisiensi anggaran. Dana operasional sekolah, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dapat dimanfaatkan lebih optimal apabila jumlah peserta didik memadai. Sebaliknya, sekolah dengan murid sangat sedikit cenderung menghadapi keterbatasan pembiayaan.
Ketiga, optimalisasi tenaga pendidik dan kepala sekolah, sehingga distribusi guru menjadi lebih proporsional dan tidak ada sekolah yang kelebihan maupun kekurangan tenaga pengajar. Keempat, optimalisasi sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium agar tidak banyak fasilitas yang kosong atau kurang dimanfaatkan.
Kelima, peningkatan mutu layanan pendidikan, karena jumlah siswa yang lebih seimbang memudahkan sekolah mengembangkan kegiatan akademik maupun nonakademik. Keenam, penyesuaian dengan kondisi demografi.
Danny menjelaskan, penurunan angka kelahiran dan perubahan pilihan masyarakat terhadap sekolah menyebabkan sebagian SD Negeri kekurangan murid, sehingga penataan jaringan sekolah menjadi kebutuhan di sejumlah daerah.
Meski demikian, Danny menegaskan pelaksanaan regrouping tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menyebut sejumlah prinsip yang wajib dipegang, yakni tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, memastikan jarak tempuh siswa ke sekolah tujuan tetap wajar, serta melibatkan orangtua, guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses sosialisasi.
Selain itu, hak siswa, guru, serta pengelolaan aset sekolah juga harus tetap terlindungi dalam proses tersebut. “Apabila diterapkan secara matang dan berbasis data, regrouping dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Sukabumi, sekaligus mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih efektif dan efisien,” kata Danny.
