SUKABUMI--Maraknya kampanye hitam dalam pilkada Kota Sukabumi disesalkan berbagai kalangan. Hal ini misalnya disampaikan Calon Wali Kota Sukabumi nomor urut satu Achmad Fahmi yang memberikan pandangannya terhadap sejumlah hal yang saat ini masif mengisi ruang media sosial masyarakat.

Terutama soal konten-konten dan narasi negatif yang mengarah kepada dugaan kampanye hitam. '' Kami menyesalkan dengan beredarnya informasi yang tidak sesuai fakta dan data serta menyesatkan,'' ujar calon wali Kota Sukabumi nomor urut satu Achmad Fahmi, dalam keterangan persnya, Senin (7/10/2024).

Padahal menurutnya, Pilkada 2024 adalah momentum untuk adu gagasan dan ide dan sebagai upaya membangun Kota Sukabumi yang lebih baik dalam lima tahun ke depan. '' Jadi bukan menyebarkan ujaran kebencian, cacian, dan fitnahan, terlebih melakukan pembusukan terhadap siapa pun itu," kata dia.

Beberapa informasi yang tidak tepat ini terang Fahmi, antara lain kenaikan tatif puskesmas sebesar Rp 15 ribu. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak dibuat saat dirinya menduduki kursi Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023, melainkan ketika dirinya sudah tidak menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi.

Fahmi mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar melalui berbagai media, khususnya media online. Kemudian soal isu primordialisme yang menyebutkan bahwa Kota Sukabumi hanya layak dipimpin oleh mereka yang asli Sukabumi.

'' Sementara kita tahu, Kota Sukabumi saat ini sangat majemuk, berbagai suku dan agama ada di kota ini. Kita adalah NKRI. Jadi siapa pun yang cinta dan memiliki niat baik untuk membangun kota Sukabumi,'' ungkap Fahmi. Sehingga, semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama karena ini Sukabumi kita.

Selain dua hal di atas, Fahmi juga menyayangkan atas beredarnya tuduhan Kota Sukabumi menjadi daerah termiskin ketiga di Jawa Barat. Sebab, narasi tersebut tidak berangkat dari data dan fakta. Bantahan serupa juga sebelumnya telah disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).

" Lalu terkait isu korupsi Pasar Pelita yang juga ramai beredar. Silakan pelajari dan lihat sejarahnya," kata Fahmi. Ia menuturkan kepada para tim sukses dan relawan, terlebih lagi kepada para kandidat, tugas ke depan adalah membuat warga nyaman dan tenang, khususnya di masa-masw tahapan pilkada ini.

Mari lanjut Fahmi, hadirkan pilkada yang riang dan gembira, sebarkan informasi yang benar dan positif sesuai data dan fakta. Bagaimana mungkin bisa membangun kota tercinta ini, jika yang keluar dari lisan '' Kita adalah ujaran kebencian dan fitnah. Kita harus menjaga kondusifitas Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas," cetus Fahmi.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi membentuk tim cyber dalam memantau konten hoaks dan kampanye hitam dalam momen pilkada 2024. Selain itu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh atau terpancing oleh kampanye hitam (black campaign) yang mungkin terjadi selama masa kampanye.

'' Segala bentuk kampanye hitam bisa dijerat dengan pelanggaran pidana sesuai undang-undang yang berlaku,'' ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Sukabumi, Firman Alamsyah. Masyarakat juga diminta untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam menerima informasi yang beredar selama tahapan Pilkada.

Kampanye hitam terang Firman, bisa menimbulkan perpecahan dan kerusakan dalam tatanan sosial, serta mengganggu kelancaran proses demokrasi. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, terutama di era digital saat ini. Riga Nurul Iman