Home > Kabar

Didemo Mahasiswa Soal 100 Hari Kerja, Wakil Wali Kota Sukabumi Langsung Respon

PMII menyampaikan sedikitnya 12 tuntutan kepada wali kota Sukabumi dan wakilnya.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (11/6/2025).
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (11/6/2025).

SUKABUMI--Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (11/6/2025). Momen tersebut sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja 111 hari masa kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

Massa PMII menyampaikan sedikitnya 12 tuntutan kepada wali kota Sukabumi dan wakilnya. Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum mengatakan, aksi tersebut bukan hanya sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan juga bentuk peringatan dan dorongan agar pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.

" Ada 12 tuntutan yang kami sampaikan. Terutama perihal kebijakan yang kami nilai justru tidak pro rakyat,” ujar Bahrul di sela-sela orasinya. Mahasiswa juga menyoroti berbagai aspek penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, hingga perlindungan ruang terbuka hijau.

Mereka menilai bahwa hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah kota dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. "Masih banyak yang harus dibenahi saat ini. Janji-janji politik Wali Kota Sukabumi jangan hanya sebatas janji kampanye tanpa realisasi,” kata Bahrul.

Ia juga mengkritisi kinerja pemerintahan Ayep-Bobby yang dinilai lebih fokus pada seremonial dan pencitraan daripada aksi nyata.

Berikut ini adalah 12 tuntutan resmi yang dilayangkan PMII Kota Sukabumi dalam aksi tersebut:

1. Hentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat Kota Sukabumi.

2. Realisasikan layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.

3. Mengutuk praktik kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

4. Mengecam rangkap jabatan struktural yang terjadi di lingkungan birokrasi Pemkot Sukabumi.

5. Tindak tegas ASN yang melanggar etika dan norma kepegawaian.

6. Perluas dan lindungi ruang terbuka hijau, serta tingkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

7. Luncurkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran khusus.

8. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, tuntaskan kekosongan kepala sekolah, dan hentikan praktik jual-beli LKS serta pungli di sekolah.

9. Realisasikan tunjangan kinerja guru se-Kota Sukabumi, sesuai dengan janji kampanye.

10. Lakukan audit menyeluruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalkan pengelolaan aset daerah, tertibkan pajak dan retribusi, serta bentuk satgas khusus optimalisasi PAD.

11. Evaluasi kebijakan PAD yang membebani masyarakat, pastikan kebijakan berpihak pada pelayanan publik.

12. PMII Kota Sukabumi akan terus mengawal kinerja Pemkot Sukabumi hingga seluruh tuntutan dipenuhi.

Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyempatkan hadir langsung ke lokasi aksi dan menyimak tuntunan mahasiswa di Plaza Balai Kota. Dalam pernyataannya secara terpisah, ia menyampaikan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan bukanlah segalanya, melainkan tahap awal meletakkan fondasi perubahan.

"Sejatinya 100 hari juga bukan segala-galanya. Kami berusaha melaksanakan janji politik secara bertahap. Beberapa di antaranya seperti program insentif, beasiswa, bantuan untuk pedagang kecil dan anak yatim sudah mulai kami realisasikan," ujar Bobby. Ia menegaskan dirinya dan Wali Kota bekerja setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan.

Namun diakui, berbagai keterbatasan, terutama dalam hal fiskal, menjadi tantangan utama. "Kota Sukabumi masih dalam posisi fiskal lemah, sangat tergantung pada transfer pusat dan provinsi. Karena itu, kami berupaya menaikkan pendapatan daerah. Salah satunya lewat penertiban reklame yang terbukti meningkatkan PAD secara signifikan," jelasnya.

Bobby menyampaikan rencana Pemerintah Kota untuk membuka data-data realisasi peningkatan PAD per 31 Mei 2025 agar dapat diakses masayrakat. "Kami sedang menyiapkan publikasi terbuka, mungkin melalui podcast bersama Pak Wali Kota, agar masyarakat tahu peningkatan PAD Kota Sukabumi," katanya.

× Image