Sukabumi Targetkan 100 Persen Wilayah Bebas Buang Air Besar Sembarangan

SUKABUMI--Pemkot Sukabumi kembali berkomitmen mewujudkan wilayah bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Sebab, hingga Juni 2025 Kota Sukabumi telah mencapai 90,91 peraen status ODF.
Keseriusan dalam menciptakan lingkungan sehat dan bermartabat ini misalnya melalui penyelenggaraan Dialog Advokasi Percepatan Open Defecation Free (ODF) yang berlangsung di Ruang Oproom Setda Kota Sukabumi, Rabu (18/6/2025) lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua TP PKK Kota Sukabumi Ranty Rahmatilah dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat.
'' Persoalan buang air besar sembarangan (BABS) bukan semata soal infrastruktur, melainkan menyangkut budaya, kesadaran masyarakat, dan nilai kemanusiaan,'' ujar Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana. Kota yang sehat bukan hanya soal jalan dan bangunan megah, tetapi soal bagaimana warganya hidup dalam lingkungan yang bersih dan sadar akan pentingnya sanitasi.
Menurut Bobby, data hingga Juni 2025, Kota Sukabumi telah mencapai 90,91 persen status ODF. Dengan 30 dari 33 kelurahan di Kota Sukabumi telah mendeklarasikan diri bebas BABS.
'' Tiga kelurahan lainnya Nyomplong, Warudoyong, dan Kebonjati telah melaksanakan deklarasi pada 29 April 2025 dan sedang menunggu proses verifikasi,'' ungkap Bobby. Tahun ini Pemkot Sukabumi telah mengalokasikan anggaran untuk Perbaikan Bangunan seperti rehabilitasi MCK umum, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan ODF dan peningkatan akses sanitasi yang layak.
Dalam dialog ini juga kata Bobby, menghadirkan pemaparan kondisi akses sanitasi di tiap kelurahan, strategi peningkatan ke sanitasi aman, serta peran penting Pokja PKP dalam mendorong integrasi kebijakan lintas sektor, dari perencanaan hingga edukasi masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dan terukur dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Sukabumi 100 persen ODF dan terus melangkah menuju akses sanitasi aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua warga. Riga Nurul Iman