SUKABUMI--Angka stunting di Kota Sukabumi mengalami penurunan. Sebab menurut Survei Status Gizi Indonesia (SGGI), Kota Sukabumi berhasil menurunkan angka prevalensi stunting Kota Sukabumi menjadi 19,7 persen pada 2024 dari angka 26,9 persen pada tahun 2023.

Hal ini mengemuka pada saat Tim Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap kinerja TPPS Kota Sukabumi dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting pada 14 Agustus 2025 lalu. Penilaian yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting, diikuti di antaranya oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dan Ketua TP – PKK Ranty Rachmatillah.

'' Implementasi aksi konvergensi stunting pada tahun 2024 berhasil menurunkan angka prevalensi stunting Kota Sukabumi,'' ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana. Ia mengatakan upaya menurunkan angka prevalensi stunting secara bertahap.

Dengan sasaran meningkatnya kolaborasi dalam penanganan stunting, pemanfaatan satu data sasaran intervensi dan spesifik, dan meningkatkan pendampingan dalam penanganan stunting. Ia juga menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk menurunkan angka prevalensi stunting.

Seperti mengalokasikan 60 persen dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan stunting. Selain itu dipaparkan pula mengenai kinerja pentahelix yang di antaranya melibatkan Baznas, Ikatan Dokter Indonesia, Setukpa Lemdiklat Polri, dan beberapa perguruan tinggi.

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari pertemuan, sosialisasi, edukasi terkait stunting kepada masyarakat dan keluarga risiko stunting, dan 40 persen dana kelurahan digunakan untuk membangun sarana prasarana bagi masyarakat seperti sanitasi dan MCK,” tambah Bobby. Adapun pada tahun 2025, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.397.148.426 dengan 72 sub kegiatan yang tersebar di 12 Perangkat daerah dan tujuh Kecamatan, dengan komposisi anggaran 89,24 perse. untuk intervensi sensitif, 10,11 persen intervensi spesifik, dan 0,65 persen untuk koordinasi, publikasi dan monitoring evaluasi.

Bobby mengharapkan kinerja Pemerintah Kota Sukabumi bersama pemangku kepentingan lainnya, mendapatkan apresiasi dari TPPS Provinsi Jawa Barat. Menanggapi pemaparan Wakil Wali Kota, TPPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi seperti revisi target penurunan angka prevalensi stunting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2025 – 2029. Riga Nurul Iman