Home > Kabar

Di Rakornos PHD, Sukabumi Dukung Produk Hukum Daerah untuk Pembangunan

Penyelenggaraan Rakornas ini dan menegaskan komitmen Kota Sukabumi dalam memperkuat peran produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

SUKABUMI--Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, menghadiri Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Selasa (26/8/2025). Dalam momen itu wali kota meyakinkan Pemkot Sukabumi mendorong produk hukum daerah untuk pembangunan.

Rakornas PHD 2025 berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025. Dengan mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”

'' Saya mengpresiasi penyelenggaraan Rakornas ini dan menegaskan komitmen Kota Sukabumi dalam memperkuat peran produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan,'' kata Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Ia menerangkan rangkaian acara diawali Gala Dinner Rakornas Produk Hukum Daerah yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Ketua Komisi II DPR RI, gubernur, dan seluruh kepala daerah yang diundang, termasuk kepala daerah Kota Sukabumi beserta Ketua DPRD.

Ayep meneranhkan, agenda Rabu (27/8/2025) pagi diisi dengan acara puncak yang akan berlangsung hingga sore. Kehadiran Kota Sukabumi fokus bagaimana membangun kota yang jauh lebih baik. Selain Gala Dinner, Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 akan diisi dengan apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan UMKM Expo 2025.

Kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi pembentukan produk hukum daerah di seluruh wilayah Indonesia. Riga Nurul Iman

× Image