SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Jawa Barat diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Ahad (21/6/2026). Momen ini merupakan langkah awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pendataan ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki disela-sela kegiatan
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Ayep menuturkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam acara tersebut menyampaikan bahwa data merupakan basis dan kerangka acuan utama dalam pembangunan daerah.
Oleh karenanya, Sensus Ekonomi 2026 dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara akurat agar menghasilkan data yang objektif dan sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan serta memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sukabumi menyatakan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Sukabumi. “Pemkot Sukabumi akan mengawal proses pendataan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat, valid, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan,” ungkapnya.
Ayep menuturkan, melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan terhimpun data yang komprehensif sebagai landasan perencanaan pembangunan, penguatan investasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah demi terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data. “Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting dalam membangun sistem perencanaan yang lebih terukur dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Dari data yang dihasilkan, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor,” jelasnya
Sensus Ekonomi 2026 lanjut Ayep, diarahkan untuk menghasilkan informasi ekonomi yang komprehensif sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan. S<span;>elain menjadi dasar penyusunan kebijakan, hasil sensus diharapkan mampu memperkuat iklim investasi, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat regional maupun nasional.
Melalui pencanangan tersebut tutur Ayep seluruh pihak diajak untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat. “Dengan tersedianya data yang valid dan menyeluruh, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh Ayep.(*)
