SUKABUMI– Suasana khidmat peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi di Gedung DPRD, Rabu (1/4/2026), berubah menjadi reflektif saat mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013–2018, Mohamad Muraz, menyampaikan 16 poin harapan masyarakat yang sarat kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
Di tengah tema “harmoni” yang diusung dalam peringatan tahun ini, Muraz menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Bahkan, sejumlah persoalan dinilai memicu meningkatnya gelombang aspirasi masyarakat di ruang publik. “Pemimpin itu seharusnya memberi sebelum rakyat meminta. Kalau hari ini masih banyak demonstrasi, artinya ada yang belum selesai,” ujarnya.
Muraz mengawali sorotannya dari aspek integritas birokrasi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempertanyakan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD, RPJMD, hingga APBD dengan janji politik kepala daerah. “Apakah ASN sudah menerjemahkan visi misi dengan benar? Jangan sampai harmoni dan kolaborasi hanya terasa saat seremoni HUT saja,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya penempatan jabatan berbasis kompetensi atau the right man on the right place, serta transparansi dalam sistem penghargaan dan sanksi bagi ASN.
Di sektor pelayanan dasar, Muraz mendorong penguatan kembali program pendidikan gratis bagi warga kurang mampu, termasuk bantuan perlengkapan sekolah dan biaya penunjang.
Sementara di bidang kesehatan, ia menilai kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil, terutama terkait beban iuran BPJS mandiri. “Kebijakan layanan gratis di RSUD Al-Mulk harus dihidupkan kembali. Itu kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Muraz mengakui indikator makro menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan serius, seperti tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,19 persen salah satu tertinggi di Jawa Barat—serta ketimpangan ekonomi.
Penataan kawasan pusat kota juga tak luput dari kritik. Ia menyoroti kondisi Jalan Ahmad Yani yang dinilai kurang mendukung aktivitas ekonomi. “Trotoar terlalu lebar, tapi aktivitas perdagangan jadi terhambat. Ini harus dikaji ulang. Jangan hanya mempercantik, tapi melupakan fungsi ekonomi,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mengalami kenaikan signifikan di sejumlah wilayah, bahkan mencapai 100 hingga 300 persen. “Kalau pajak naik tidak sesuai kemampuan warga, ini bisa memicu persoalan baru. Rasa keadilan harus dijaga,” ujarnya.
Muraz juga mendorong pemerintah kota memanfaatkan peluang pasca rampungnya Tol Bocimi tahap 3 untuk menarik investasi. Di sisi lain, ia mengingatkan potensi krisis lahan pemakaman di masa depan. “Jangan sampai Sukabumi jadi ‘kota kuburan’ karena kehabisan lahan. Dari sekarang harus disiapkan solusi, termasuk pengadaan lahan di luar kota,” ucapnya. Kehadiran Muraz dengan sederet catatan tersebut menjadi penegas bahwa peringatan hari jadi tidak semata seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap arah pembangunan.
Ia merinci 16 poin harapan masyarakat, mulai dari evaluasi kebijakan, penguatan pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penanganan pengangguran, keadilan pajak, profesionalisme ASN, hingga penyediaan lahan pemakaman.
Poin lainnya mencakup optimalisasi Pasar Pelita, pembangunan gedung parkir, peningkatan daya tarik kota melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan identitas budaya dan religi.
