SUKABUMI--Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Jakarta pada Kamis (8/8/2024). Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Kota Sukabumi dalam mendukung program BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC).

Momen tersebut dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. '' Alhamdulillah berkesempatan menghadiri penyerahan penghargaan UHC Awards 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sekaligus menerima penghargaan,'' Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Kota Sukabumi dalam mendukung program BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC). Ke depan, pemkot akan terus mempertahankan capaian tersebut dan meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

'' Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,'' terang Kusmana. Selain itu perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat khususnya di Kota Sukabumi.

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024. Di mana, Indonesia berhasil mencapai UHC dalam waktu cepat, yaitu selama 10 tahun.

" Ini merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Presiden Indonesia tahun 2023-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial dan pencapaian JKN 90 persen," kata Ali. Di sisi lain, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, UHC merupakan program nasional untuk memastikan individu memiliki akses layanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

'' Program ini diwujudkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),'' kata Ma'ruf. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai keberhasilan ini, serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan seperti tunggakan peserta JKN-KIS. Riga Nurul Iman