SUKABUMI--Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Dindin Solahudin menyayangkan dihentikannya Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Sebab, program tersebut mendorong semangat gotongroyong warga dalam pembangunan di wilayah.

'' Keputusan untuk menghentikan program P2RW di Kota Sukabumi adalah hal yang sangat disayangkan,'' ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Dindin Solahudin, Selasa (12/8/2025). Kebijakan tidak dilanjutkannya P2RW itu terungkap pada saat rapat kerja bersama pansus DPRD Kota Sukabumi terkait perubahan APBD 2025 dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkot Sukabumi.

Menurut Dindin, program yang selama ini menjadi andalan dan telah mengakar di tengah masyarakat ini, kini harus berakhir. Padahal, P2RW bukan sekadar program pembangunan biasa.

'' P2RW adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dan partisipasi warga dalam membangun lingkungannya sendiri,'' ungkap Dindin. Selama ini, P2RW telah terbukti efektif. Berkat program ini terang Dindin, setiap RW bisa bergerak cepat mengatasi masalah infrastruktur tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

Mulai dari perbaikan jalan setapak yang rusak, pembangunan drainase untuk mencegah banjir, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

'' Dana stimulan yang diberikan pemerintah menjadi pemantik bagi warga untuk ikut bergotong royong dengan swadaya,'' cetus Dindin. Sehingga hasil pembangunan menjadi lebih maksimal dan dirasakan langsung manfaatnya.

Lebih dari sekadar infrastruktur fisik lanjut Dindin, P2RW telah membangun sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa kepemilikan dan kebersamaan. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap proyek.

'' Ini adalah bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya,'' imbuh Dindin. Kini, dengan dihentikannya program ini, muncul kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama para ketua RW.

Sebab sambung Dindin, mereka merasa kehilangan alat utama untuk memajukan wilayahnya. '' Ada ketidakpastian mengenai program pengganti dan kekhawatiran bahwa program baru tidak akan seefektif P2RW dalam menjangkau kebutuhan paling bawah. Semangat gotong royong yang telah terjalin kuat pun terancam meredup,'' jelasnya.

Oleh karena itu kata Dindin, sangat wajar jika banyak pihak menyayangkan keputusan ini. Hal ini karena P2RW adalah cerminan dari pembangunan yang merakyat dan berkeadilan dan menghentikannya sama saja dengan memutus mata rantai keberhasilan yang telah susah payah dibangun oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.