SUKABUMIKINI.COM, Sukabumi–Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah daerah belakangan menjadi perhatian publik. Di tengah pesatnya perkembangan komunikasi digital, akun resmi pemerintah diharapkan tetap berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi, dan pelayanan masyarakat secara objektif.
Namun, muncul pandangan bahwa sebagian akun kelembagaan mulai lebih banyak menampilkan figur tertentu dibandingkan substansi program pelayanan publik. <span;>Kondisi ini memantik respons kritis dari Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Dindin Solahudin. Ia mengingatkan dengan tegas agar seluruh perangkat daerah menjaga marwah institusi dan tidak menarik fasilitas digital negara ke dalam pusaran politik praktis.
“Sangat disayangkan apabila ada akun resmi instansi yang ikut masuk ke dalam narasi politik atau menunjukkan dukungan terhadap figur tertentu. Kondisi seperti itu tidak lagi mencerminkan karakter komunikasi kelembagaan yang netral. Tolong diingat, akun dinas itu dibiayai uang rakyat lewat APBD. Jadi secara moral dan hukum, itu aset milik publik, bukan alat politik siapa pun,” cetus Dindin saat diwawancarai, Rabu (24/6/2026).
Menurut Dindin, hilangnya netralitas pada kanal komunikasi resmi pemerintah dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Ketika sebuah akun dinas mulai terlihat berpihak, warga akan meragukan objektivitas pelayanan instansi tersebut di dunia nyata.
Selain berpotensi menurunkan kepercayaan publik, kondisi tersebut juga dapat mengaburkan informasi penting yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
“Medsos pemerintah seharusnya menjadi sumber informasi resmi dan terpercaya bagi masyarakat serta menjadi rujukan utama ketika warga membutuhkan informasi program, kebijakan baru, maupun kondisi darurat di daerah. Kalau isinya lebih banyak menonjolkan figur tertentu atau dipenuhi muatan yang bernuansa politis, informasi yang penting bagi masyarakat justru berisiko tenggelam,” paparnya.
Lebih lanjut, legislator ini meminta para pengelola komunikasi digital di lingkungan pemda untuk segera mengevaluasi konten-konten yang disajikan ke publik. Narasi di media sosial dinas sudah sepatutnya digeser dari yang sifatnya menonjolkan figur ke arah publikasi kemanfaatan program kerja, seperti progres infrastruktur, jaminan kesehatan, atau penyaluran bantuan sosial.
Pihaknya juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi dua arah yang responsif melalui kolom komentar atau pesan langsung, ketimbang hanya menjadikannya sebagai papan pengumuman satu arah.
Dindin mengaku paham betul adanya tantangan berat di tingkat bawah. Sering kali para pengelola teknis di humas atau dinas terkait berada di posisi dilematis karena adanya tekanan struktural dari atasan atau pimpinan yang sedang menjabat.
Namun, ia menegaskan bahwa komitmen menjaga netralitas ini harus dibangun dari level hulu kebijakan.
Lebih lanjut Dindin menambahkan, prinsip netralitas ASN bukan sekadar etika birokrasi, melainkan juga amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah diharapkan menjaga penggunaan fasilitas negara, termasuk kanal komunikasi resmi, agar tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Kewajiban tersebut telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan yang menegaskan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu.
“Kita tahu di lapangan posisinya sering dilematis. Tapi ini soal integritas. Netralitas ASN itu bukan cuma aturan formalitas di atas kertas, tapi fondasi utama supaya masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. Mari kembalikan fungsi medsos dinas untuk melayani dan mengedukasi warga secara objektif,” tandasnya.
